MASIH PERLUKAH UJIAN NASIONAL


MASIH PERLUKAH UJIAN NASIONAL
Meski ujian pada akhir satuan pendidikan secara nasional merupakan kegiatan rutin, UAN (ujian akhir nasional) pada tahun 2004 menuai kritikan tajam dari berbagai kalangan. Kontroversi tentang UAN diawali oleh munculnya penolakan sekelompok masyarakat terhadap kebijakan kenaikan batas kelulusan dari 3,01 pada tahun 2003 menjadi 4,01 pada tahun 2004. Pada tahun 2006/2007 kebijakan tersebut menjadi naik menjadi 4.51 dan pada tahun ajaran 2007/2008 manjadi 5.00 dengan 6 mata pelajaran yang harus di UN-kan.
Masyarakat berpendapat bahwa UAN bertentangan dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 58 ayat 1 dan pasal 59 ayat 1). Sebagian berpendapat bahwa UAN berdampak negatif terhadap pembelajaran di sekolah, menghamburkan biaya, dan hanya mengukur aspek kognitif. Argumentasi lain adalah kondisi mutu sekolah yang sangat beragam sehingga tidak adil jika harus diukur dengan menggunakan ukuran (standar) yang sama.
Salah satu isu yang mendapat perhatian banyak pihak adalah kekhawatiran tentang kemungkinan banyaknya siswa yang tidak lulus (tidak dapat mencapai batas minimal 4,51).
Berbagai survei pra-UAN dilakukan di sejumlah daerah yang menunjukkan proporsi siswa yang tidak lulus, cukup besar. Kekhawatiran itu tidak terbukti karena setelah hasil UAN diumumkan ternyata proporsi siswa yang tidak lulus, relatif kecil. Namun kebijakan konversi nilai UAN ini menuai kritikan. Salah satunya, tabel konversi nilai UAN dianggap sebagai upaya subsidi silang, menolong siswa yang kurang pandai dengan merugikan siswa yang pandai. Pendapat yang mendukung agar UAN tetap dipertahankan antara lain didasarkan kepada argumentasi tentang pentingnya UAN sebagai pengendali mutu pendidikan secara nasional dan pendorong bagi pendidik, peserta didik, dan penyelenggara pendidikan untuk bekerja lebih keras guna meningkatkan mutu pendidikan (prestasi belajar).
Ujian sekolah itu mutlak diperlukan karena bisa mendorong para siswa belajar lebih serius dan juga berguna untuk mengukur keberhasilan proses belajar. Apakah ujian nasional sebagai satu-satunya penentu kelulusan siswa ataukah digabung dengan ujian akhir sekolah, sah-sah saja diperdebatkan. Dan wacana kebijakan pemerintah dalam menambah mata pelajaran dalam UAN menjadi 6 mata pelajaran pun sah – sah saja di perdebatkan, asal pemerintah mengimbangi kebijakan tersebut dengan melengkapi sarana maupun prasarana di seluruh sekolah secara merata.
Namun, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana membentuk kultur sekolah (school culture) yang memiliki komitmen untuk memelihara nilai-nilai unggul (living values) yang menjadi spirit, acuan, dan iklim kehidupan bagi guru, murid, maupun karyawan sekolah. Sebuah komunitas sekolah seharusnya merupakan learning society yang setia menjaga dan menghidupkan nilai-nilai unggul dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sekolah merupakan lembaga katalisator yang mampu memfasilitasi siswa menemukan dan mengembangkan bakat dan minatnya dengan disertasi nilai-nilai moral yang luhur. (oleh : Yuli Harti)

Berdirinya MISS Seblak



Lembaga pendidikan ini sudah berdiri sejak tahun 1938. Pada awalnya, lembaga ini dikhususkan untuk menerima murid puteri. Namun pada periode sekarang MI. Khoiriyah Hasyim juga menerima murid putera dengan masa belajar selama 6 (enam) tahun. Sekarang, antara murid puteri dan murid putera tidak terpisah. Kegiatan belajar mengajar (KBM) dilaksanakan pada pagi hari, mulai Sabtu sampai dengan Kamis. Hari libur : Jumat. Status : Terakreditasi (B). Kepala : Ust. Moh. Asrori Amar, S.Ag.

Sejarah Berdirinya Yayasan Seblak



Sejarah Pondok & Madrasah “Khoiriyah Hasyim” bermula dari pendirian Pesantren Puteri Seblak pada tahun 1921 yang memiliki garis historis secara kuat dengan Pesantren Tebuireng yang didirikan Hadratus Syaikh K.H. M. Hasyim Asy’ari pada tahun 1899. Popularitas dan kualitas Pesantren Tebuireng untuk menghasilkan alumni yang memiliki peranan besar dalam pembangunan masyarakat, telah mendorong masyarakat dari berbagai penjuru Nusantara untuk mengirimkan putera-puterinya ke Pesantren Tebuireng. Dikarenakan bangunan dan asrama yang dimiliki Pesantren Tebuireng tidak mencukupi untuk menampung santri puteri, maka Hadratus Syaikh K.H. M. Hasyim Asy’ari menugaskan kepada K.H. Ma’shum ‘Ali guna mendirikan pesantren yang khusus untuk belajar bagi santri puteri. K.H. Ma’shum ‘Ali kemudian membeli sebidang tanah dan bangunan dari seorang dukun bayi yang kemudian hari menjadi cikal bakal Pesantren Puteri Seblak.
K. H. Ma’shum ‘Ali sendiri adalah santri generasi pertama dari Pesantren Tebuireng yang kemudian diambil menantu Hadratus Syaikh K.H. M. Hasyim Asy’ari dan dinikahkan dengan Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim, puteri pertama Hadratus Syaikh K.H. M. Hasyim Asy’ari. K.H. Ma’shum ‘Ali merupakan cucu K.H. Abdul Jabbar, pendiri Pesantren Maskumambang Gresik dan pernah menjabat sebagai Direktur Madrasah Tebuireng pertama kali sejak tahun 1916 dan kemudian digantikan K.H. Muhammad Ilyas, dikarenakan harus memimpin Pesantren Puteri Seblak tersebut.
Letak Pesantren Puteri Seblak adalah + 300 meter ke arah barat dari Pesantren Tebuireng sekarang, termasuk dalam wilayah Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Ketika baru didirikan, situasi sekitar Pesantren Puteri Seblak tidak sama dengan situasi yang dijumpai saat ini. Dusun Seblak saat itu terkenal dengan dunia hitamnya, seperti perjudian, pencurian, prostitusi, perampokan dan sebagainya. Hal ini merupakan akibat dari berpindahnya lokasi kemaksiatan dari daerah Tebuireng ke arah barat (Seblak). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pendirian Pesantren Puteri Seblak mendapatkan tantangan yang bertubi-tubi. Bahkan K.H. Ma’shum ‘Ali sendiri merasakannya, termasuk sering harus berhadapan dengan rayuan-rayuan para pelacur ketika hendak ke Pesantren Tebuireng untuk menemui Hadratus Syaikh K.H. M. Hasyim Asy’ari.
Peran penting yang selalu dikaitkan dengan periode pendirian dan perkembangan Pesantren Puteri Seblak adalah sosok Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim.

Dampak Positif dan Negatif Sertifikasi Guru


Sertifikasi guru membuat para guru yang ada di negeri ini semakin sejahtera. mudah-mudahan dengan kesejahteraan yang mereka dapatkan pendidikan dinegeri ini bisa semakin maju sehingga SDA yang berlimpah ruah dapat dikelolah sendiri oleh anak-anak negeri tercinta ini bukan lagi dikelolah pihak-pihak asing dan.
 
Dengan disahkannya UU Nomor 20 tahun 2003 tentang guru dan dosen memunculkan harapan baru bagi kaum guru yang selalu berkubang dalam stigma gaji kecil dan pendapatan minim. Lagu Oemar Bakri karya Iwan Fals mungkin sudah menjadi cambuk bagi penguasa untuk merubah nasib para guru yang – meniru lirik Iwan Fals- “makan hati”
Dampak positifnya terasa nyata, para guru yang dulu memiliki stigma seolah-olah kurang gaul, kini makin eksis di dunia pendidikan, para guru makin aktif baik mengajar di kelas maupun kegiatan di luar kelas.Dimana ada dampak positif pasti ada dampak negatif. Kenyataan yang terjadi di lapangan banyak sekali terjadi seorang guru yang hebat sehingga sudah menjadi guru inti, guru trainer dan instruktur dalam workshop dan sebagainya, malah kemudian lupa tugas utamanya sebagai guru, yaitu melaksanakan pembelajaran di kelas dan menerapkan metode-metode pembelajaran yang dia pelajari di kelas.
Banyak terdapat guru yang hebat dalam teori dan metode-metode pembelajaran, tapi ketika kembali ke sekolah tempat dia mengajar dan ketika mengajar di depan kelas, malah kembali ke sistem konvensional.
Hal inilah yang menjadi dilema dalam sertifikasi guru, jangan sampai demi mengejar status guru profesional – dan tentunya tambahan penghasilan – seorang guru malah lupa kepada khitahnya sebagai seorang pendidik yang berkecimpung dengan peserta didik dan mengasuh peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya.

Pengaruh Negatif Sertifikasi Guru Berbasis Portofolio

Sertifikasi guru merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru, sehingga ke depan semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. Dengan demikian, upaya pembentukan guru yang profesional di Indonesia segera menjadi kenyataan dan diharapkan tidak semua orang dapat menjadi guru dan tidak semua orang menjadikan profesi guru sebagai batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan seperti yang terjadi belakangan ini.
Program sertifikasi ini merupakan angin segar bagi para guru, karena selain dapat meningkatan mutu pendidikan Indonesia mereka juga mendapatkan haknya sebagai pekerja professional, termasuk peningkatan kesejahteraannya. Meskipun demikian, guru juga dituntut untuk memenuhi kewajibannya sebagai pekerja professional. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari Undang-Undang Sisdiknas, Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD).
Dewasa ini, fenomena yang terkait dengan sertifikasi guru adalah guru sebagai tenaga pendidik yang sering disebut sebagai agent of learning (agen pembelajaran) menjadi sosok yang cenderung certificate-oriented bukan program-oriented. Sebagian guru rela mengumpulkan sertifikat dengan segala cara untuk melengkapi portopolio dalam sertifikasi daripada memikirkan strategi atau teknik apa yang akan digunakan ketika mengajar. Bahkan mereka tidak segan untuk membeli sertifikat pada panitia workshop atau seminar yang terkait dengan pengembangan pengajaran. Tentu saja fenomena ini sangat kontradiktif sekali dengan tujuan dan terobasan pemerintah terkait dengan pengembangan mutu pendidikan di Indonesia.
Ironisnya menurut ketua pelaksana uji sertifikasi guru di Yogyakarta (kompas, 19/12/2008) Rochmat Wahab mengungkapkan, beberapa guru terbukti memalsukan ijazah dan akta guna mendongkrak nilai. Untuk memenuhi prasyarat utama berpendidikan S1 atau D4, guru-guru juga tak segan mengambil kuliah jalur cepat atau memalsukan keterangan lama mengajar. Kemungkinan terjadi manipulasi oleh guru bisa dimulai dari sejak penyusunan berkas. Kunci utama kebenaran berkas portofolio terletak di tangan tiap guru. Dan hal ini sangat berbenturan dengan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) yang menjelaskan bahwa melalui standar kompetensi dan sertifikasi, diharapkan dapat dipilah dan dipilih guru-guru professional yang berhak mendapatkan tunjangan profesi. Selain itu praktik sertifikasi bebasis portofolio tersebut tidak sesuai dengan hakikat sertifikasi itu sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh E. Mulyasa (2007) bahwa sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan professional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Hal utama yang menjadi penekanan dalam proses sertifikasi adalah kompetensi guru. Penilaian portofolio sebagai dasar untuk menilai seoarang guru kompeten atau tidak sangat tidak sesuai dengan keadaan sosiologis rakyat Indonesia yang minim kesadaran, dimana masih terdapat praktik-praktik manipulasi data.
Menurut hemat penulis, fenomena tersebut membenarkan apa yang dipaparkan pemerhati pendidikan bahwa pendidikan di Indonesia sangat kaya akan angan-angan namun miskin mutu. Kebijakan pendidikan nasional saat ini tidak jelas orientasinya, hanya berkutat pada hal-hal yang bersifat teknis dan belum menyentuh persoalan-persoalan substansial, sehingga mutu pendidikan tidak kunjung membaik (Moechtar Buchori, 2006). Dengan adanya sertifikasi berbasis portofolio tidak menutup kemungkinan akan memperparah kondisi pendidikan di Indonesia.

Sumber : (Mahasiswa FKIP UNISMA Malang)

DAFTAR ONLINE

Lokasi MISS